MFP Terbitkan Buku “Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim”

Salah satu fokus dari Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme (MFP II) adalah terkait dengan inisiatif mendorong pasar kabon yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor carbon initiative), termasuk di antaranya perdagangan karbon dari hutan. Untuk memberikan pemahaman yang luas tentang perubahan iklim dan perdagangan karbon, MFP bekerjasama dengan Yayasan Resource Development Center (YRDC) telah menerbitkan buku “Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim”.

Buku ini berisikan tentang kumpulan informasi dan penjelasan tentang peluang pemanfaatan karbon hutan dalam isu perubahan iklim. Penyusunan publikasi ini dimaksudkan untuk dapat membantu para pihak didalam memahami konsep peluang pemanfaatan potensi karbon hutan dalam isu perubahan iklim, sehingga diharapkan dapat terbangun kesamaan pemahaman yang diperlukan bagi kelancaran proses pembangunan hutan yang berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat yang merupakan stakeholders penting dalam isu ini, perlu diberikan pemahaman yang benar mengenai peluang pendanaan dan pemanfaatan karbon hutan agar potensi yang besar tersebut dapat diwujudkan untukĀ  meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pada akhirnyakelestarian hutan dapat tercapai bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Silahkan Anda mendownload buku ini dengan mengklik gambar buku dibawah ini. (Ukuran file 49,068 KB)
cover-buku-potensi-karbon

English Version: here (Right click and save as file)

Link to this article






Multistakeholder Forestry Programme

Forest Governance and Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP-II) is a collaborative program Forestry bilateral field between the Government of Indonesia with the British Government. This goal program are all traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management. MFP-II activities directed to achieve three main output : (1) Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism); (2) SVLK certified timber recognized in key international markets; (3) Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation



-----