Keberhasilan Indonesia menurunkan ‘illegal logging’ sampai 75 persen dalam dekade terakhir merupakan bukti dari komitmen pemerintahan untuk ikut mengatasi tantangan perubahan iklim, serta mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. (more…)
Status kayu dari hutan Aceh yang selama ini kerap ditebang dan diperjualbelikan di pasaran masih menuai polemik dan masalah secara hukum. Ini karena, pemerintah belum memiliki satu standardisasi maupun aturan hukum yang jelas mengenai pemisahan antara kayu yang berstatus ilegal dengan yang legal, terutama kayu-kayu yang berasal dari tanah milik masyarakat.
At the end of March and on the Annual Report of the Forestry Governance and Multi-stakeholder Forestry Program (MFP II) 2008/2009, the MFP II Team has developed the Annual Workplan of 2009/2010 (AWP 2009/2010) as guidance for program implementation and cooperation for the second year of the MFP II. (more…)
Oleh Diah Y Raharjo
Direktur Program Multistakeholder Forestry Program- KEHATI
Latar Belakang
Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari kondisi Business As Usual (BAU) yang dinyatakan oleh Presiden RI dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin negera-negara yang tergabung dalam G-20 di Pittsburgh (USA) pada tanggal 25 September 2009, telah membangkitkan pertanyaan dari berbagai pihak tentang bagaimana mengimplementasikannya. Hal ini terjadi karena belum adanya kejelasan tentang bagaimana pengurangan emisi tersebut akan dicapai, dan distribusi secara proporsional kepada sektor-sektor yang diprediksi menyumbangkan emisi GRK pada umumnya dan CO2 pada khususnya. (more…)
The progress report period October - December 2009 is a part of reporting process and as a reference for monitoring the progress of MFP II program period 2009/2010. As a progress report, the references used in the report are Logical Frame Program (LFP) and Annual Work Plan (AWP) 2009/2010. However, this progress report is different from the usual report, as it is using the LFP and AWP 2009/2010 draft which officially approved by Steering Committee in October 27, 2009. (more…)
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengeluarkan peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu. (more…)
Sumatra Sustainable Support (SSS)-Community Foundation MFP untuk Regional Sumatera telah mendukung kelompok Kelompok Swadaya Masyalat (KSM) untuk penguatan peran civil society dalam Commmunity Based Forest Management (CBFM ) serta melakukan studi guna memperluas inisiatif CBFM seperti hutan desa, hutan adat, termasuk memetakan potensi pengembangan program ekonomi, potensi konflik serta hal-hal yang berpotensi mendukung implementasi Sistem Jaminan Kayu Legal (TLAS) di region Sumatera. (more…)
SAMANTA, Community foundation MFP untuk regional Nusa Tenggara membantu MFP II mencapai capaian-capaiannya. SAMANTA bersama mitra mereka di Nusa Tenggara bekerja untuk output 1 tentang sosialisasi TLAS, yang dilakukan di NTB, serta terkait pula output 2 dan output 3 yaitu mendukung pengelolaan CBFM sekaligus mengatasi konflik didalamnya melalui promosi bentuk CBFM, dan memfasilitasi bentuk legalitasnya, termasuk untuk rancang bangun KPH. (more…)
Multistakeholder Forestry Program (MFP) II merilis peta Community Based Forest Management (CBFM) yang memperlihatkan lokasi-lokasi CBFM dari hasil kerja-kerja MFP phase I dalam pengembangan dan penguatan CBFM melalui mitra-mitra regionalnya. (more…)
Salah satu fokus dari Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme (MFP II) adalah terkait dengan inisiatif mendorong pasar kabon yang berpihak pada rakyat miskin (pro-poor carbon initiative), termasuk di antaranya perdagangan karbon dari hutan. Untuk memberikan pemahaman yang luas tentang perubahan iklim dan perdagangan karbon, MFP bekerjasama dengan Yayasan Resource Development Center (YRDC) telah menerbitkan buku “Peluang Pemanfaatan Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim”.
(more…)
The program objectives are to strengthen government and civil society partnerships at local and national levels to build capacity, empower community forest managers and develop and implement policy. In particular, the program will work to nurture and strengthen its network of Community Foundations in the regions, established with previous program support.
Multistakeholder Forestry Programme