Penerapan SVLK pada tingkat unit manajemen pelaku usaha menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kurun dua tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya penilaian kinerja pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada unit pemegang ijin dengan total area sekitar 5,8 juta ha. SVLK juga telah dilakukan pada hutan alam dengan luas kurang lebih 800.000 Ha dan pada 175 unit industri pengolahan kayu. (more…)
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada Jum’at 18 November 2011 akan melakukan kunjungan lapangan ke Badung-Bali serta berdialog dengan dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bali dan Asosiasi Pengrajin Industri Kecil (APIK) Buleleng. Kunjungan dan dialog di Bali ini dilakukan dalam rangka melihat secara langsung kesiapan kelompok usaha industri kecil menengah untuk implementasi sertifikasi legalitas kayu. Kunjungan lapangan dilakukan di industri UD Kasagama yang memproduksi kerajinan dan furnitur dari kayu di Dalung, Badung-Bali yang bekerjasama dengan Mitra Bali. (more…)
Lima kelompok usaha kelola hutan masyarakat mendapat sertifikat legalitas kayu. Kelima kelompok tersebut adalah Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta (Pekandangan-Lampung Tengah), Koperasi Wana Manunggal Lestari (Gunung Kidul-DIY), Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo (Wonosobo-Jawa Tengah), Gapoktanhut Jati Mustika (Blora-Jawa Tengah), dan Koperasi Hutan Jaya Lestari (Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara). (more…)
Kementerian Kehutanan meluncurkan logo V-LEGAL, yaitu tanda bukti verifikasi legalitas kayu, produk olahan dan kemasannya, Jumat (11/11/2011) di Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. (more…)
Pertama kalinya di Indonesia, lima hutan kelola masyarakat mendapat sertifikat legalitas kayu. Kelima hutan rakyat tersebut adalah (1) Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta (Pekandangan-Lampung Tengah), (2) Koperasi Wana Manunggal Lestari (Gunung Kidul-DIY), (3) Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Wonosobo (Wonosobo-Jawa Tengah), (4) Gapoktanhut Jati Mustika (Blora-Jawa Tengah), dan (5) Koperasi Hutan Jaya Lestari (Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara). Kelima sertifikat ini merupakan hasil verifikasi independen PT. Sucofindo International Certification Services. (more…)
Regulation (EU) No 995/2010 of The European Parliament and of The Council , of 20 October 2010, laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market. (more…)
Dengan potensi sumber daya hutan terluas di Bali, Kabupaten Buleleng dijadikan model bagi industri berbahan kayu berstandar Sistem Verivikasi Legaliatas Kayu (SVLK). (more…)
The story is about the preparation of community forestry and small industry to meet all the requirements of administrative and production systems are required in SVLK (more…)
Having implemented the timber legality verification system (SVLK), Indonesia will be among the countries to enjoy the windfall from the surge in world timber prices by 2013, according to an official. (more…)
On June 22-23, 2011, Forest Governance and Multistakeholder Forestry Program (MFP II) participated in the fourth annual international conference and workshops on “Forests, Markets, Policy and Practice” (FMP&P2011) - a prestigious event committed to advancing responsible forest management, processing and timber trade practices in China and globally. This event was hosted by the International Forestry Cooperation Center (IFCC) and Center for International Forest Products Trade (CINFT) of the Chinese State Forestry Administration, with funding from the USAID-funded Responsible Asia Forestry and Trade (RAFT) Program and the EU-supported FLEGT Asia Program. It is co-organized by the Rainforest Alliance, the Chinese Academy of Forestry, The Nature Conservancy, WWF GFTN and The Forest Trust. (more…)
Forest Governance and Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP-II) is a collaborative program Forestry bilateral field between the Government of Indonesia with the British Government. This goal program are all traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management. MFP-II activities directed to achieve three main output : (1) Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism); (2) SVLK certified timber recognized in key international markets; (3) Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation
Multistakeholder Forestry Programme