Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengeluarkan peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu. 
(more…)
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Download di sini
Dokumen Jaminan Kelestarian Hutan Produksi dan Legalitas Kayu Indonesia
Bahasa Indonesia klik di sini
Bahasa Inggris klik di sini
The program objectives are to strengthen government and civil society partnerships at local and national levels to build capacity, empower community forest managers and develop and implement policy. In particular, the program will work to nurture and strengthen its network of Community Foundations in the regions, established with previous program support.
Multistakeholder Forestry Programme