Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi Auditor pada VLK

kursil6

Link to this article

Kurikulum Latih Damping Penyiapan VLK pada Industri Kayu Berbasis Masyarakat

kursil-5

Link to this article

Kurikulum Latih Damping Penyiapan Sertifikasi Hutan/ Verifikasi Legalias Kayu pada HKm/HTR, dan Pemilik Hutan Hak

kursil4

Link to this article

Pelatihan untuk Pendamping Pemilik Hutan Hak Kelompok Tani HKm/HTR dan IKM

kursil3

Link to this article

Kurikulum Pelatihan untuk Pelatih (ToT) SVLK pada Verifikasi Legalitas Kayu

kursil2

Link to this article

Kurikulum Pelatihan Auditor Internal pada VLK

kursil1

Link to this article

Peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mengeluarkan peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu. (more…)

Link to this article

Permenhut Nomer P. 38/Menhut-II/2009

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor : P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu  Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. Download di sini

Link to this article

Dokumen Jaminan Kelestarian Hutan Produksi dan Legalitas Kayu Indonesia

Dokumen Jaminan Kelestarian Hutan Produksi dan Legalitas Kayu Indonesia

Bahasa Indonesia klik di sini

Bahasa Inggris klik di sini

(more…)

Link to this article

Document Related SVLK

(more…)

Link to this article




Multistakeholder Forestry Programme

Forest Governance and Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP-II) is a collaborative program Forestry bilateral field between the Government of Indonesia with the British Government. This goal program are all traded Indonesian timber demonstrated legal, as a precondition for effective forest governance, sustainable forest management. MFP-II activities directed to achieve three main output : (1) Sufficient capacity to implement SVLK (Supply chain control, accreditation processing, auditing, independent auditing, independent monitoring, licensing and structuring implementation mechanism); (2) SVLK certified timber recognized in key international markets; (3) Representative mechanism in place to review and strengthen SVLK implementation



-----