As references for assessing the progress of program, LFP and AWP 2009/2010 periode April 2009 - March 2010 were compiled for more than 7 months, thus the process of compiling LFP and AWP has become a part of activities considered as program “progress” of MFP II. The indicator of the program progress is still a “check list” of planned activities, means it still cannot be seen and analyzed further to describe the impacts of the program.

The progress in this report still can not be considered as a big achievement of the MFP II program, as there was a program refocusing which has made 2 big programs that have been facilitated by MFP II cannot be continued, those were Community Foundation development for facilitating community access to develop the Community Based Forest Management (CBFM) and forming the Forest Management Unit (KPH) as well as the program on Climate Change and Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD). The refocusing of the program was not stated in the official document. However, it was informed officially to the stakeholders. Therefore it is difficult to say that the program has significant progress, except it has become a lesson of the on going process.

Progress in Three Months

Program progress during period October - December 2009 was finishing new LFP, document of AWP 2009/2010 and budget allocation that have been approved by the 5th Steering Committee on 27 October 2009. In LFP and AWP 2009/2010 it was stated that the program refocusing should be emphazised on Voluntary Partnership Agreement (VPA) negotiation, strengthening the promotion and implementing the Timber Legality Assurance System (TLAS) as an instrument for legal timber trading which is a part of the governance reforming process in forestry sector.

Since the program refocusing has been started in the beginning of period 2009/2010 (March 2009), several activities, those were planning and program implementing preparation were conducted intensively. This condition has occured to make all programs can be implemented immediately after the 5th SC meeting decision considering the limited time, practically from November 2009 - March 2010.

While working on LFP and AWP 2009/2010, in paralel PMU has also conducted the finishing of 8 projects that have been committed in period 2008/2009 including the administration process and monitoring the programs. The activities that have been completed in this quarter were CFs activities, institutional supporting for communtiy around Taman Nasional Manupeo - Tanadaru through Burung Indonesia Foundation in Central Sumba - East Nusa Tenggara, accelerating the permit process for HKm, HTR in Kendari and BPKH XI Jogjakarta for CBFM indication areas in Java and Madura Islands.

Related to the refocusing and the program workplan, PMU has also conducted revision on all documents of SOP and policies, Program Management, Fix Standard for Project Disbursement to be in line between all rules and policies with new program policy to promote TLAS and VPA negotiation PROCESS. All document revision activities were targeted to be approved and endorsed by Executing Agency in January 2010.

For more detail this report, please click here

Peraturan ini mengatur antara lain :

1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu (a) Pada pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin Dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK; (b) Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
3. Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
4. Pengajuan dan Penyelasaian Keberatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
5. Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

Download peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010 disini

Peraturan ini mengatur antara lain :

1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2. Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Legalitas Kayu (a) Pada pemegang IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HT/HTI, IUPHHK-RE; Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm; Pemegang Izin Dari Hutan Hak; dan Pemegang IPK; (b) Pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan.
3. Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
4. Pengajuan dan Penyelasaian Keberatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu
5. Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu

Download peraturan Dirjen BPK No : P.02/VI-BPPHH/2010 disini

Penguatan civil society ditunjukan dengan difasilitasinya berbagai kegiatan pelatihan bagi anggota KSM, hingga melakukan focus group discussion  tentang penyadaran masyarakat tentang berbagai persiapan instrumen pengelolaan hutan berbasis masyarakat, mulai dari musyarawah desa, upaya pemetaan partisipatif kawasan hutan dan lain sebagainya.

Sumatra  Sustainable  Support (SSS)- telah membantu MFP II dalam mencapai program-programnya. Melalui SSS , MFP II telah mendukung dan menyalurkan dana hibah untuk lima mitra yang berkontribusi pada output 3 (Terdokumentasinya praktik terbaik dalam pengelolaan hutan dan penakbiran yang baik untuk mempromosikan pertumbuhan yang setara dan akuntabilitas) dan Output 5  (Meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk memobilisasi sumberdaya, terlibat dan  memperhitungkan hubungan dengan pemerintah dan para pihak lainnya).

Lihat capaian-capaian para mitra SSS di sini

Selain itu SAMANTA juga bekerja untuk output 5 dalam rangka pengembangan dan upaya keberlanjutan institusi dan program kerja, SAMANTA mengambil peran sebagai pengembangan sistem penggalangan sumberdaya, diantaranya dengan mengembangkan produk-produk NTFP dilokasi mitra kerja serta membantu para mitranya dalam proses pendampingan kelompok dan pemasaran produk.

Baca informasi capaian-capaian yang dilakukan SAMANTA di Capain SAMANTA Periode 2008/2009

Meski konten peta CBFM ini belum sepenuhnya sempurna, keberadaannya dalam web MFP II diharapkan memberi manfaat dan menginspirasi semua pihak untuk menyempurnakan dan terus mendukung pengelolaan lestari berbasis masyarakat di Indonesia.

.

Sementara  itu sosialisasi SVLK terus dilakukan oleh MFP untuk memberikan pemahaman yang luas kepada para pihak tak terkeduali kepada Kepolisian RI, aparat Bea dan Cukai serta aparat Departemen Perdagangan. Sosialisai ini diperlukan agar para aparat di lapangan mengetahui dan memahami implementasi serta berbagai kemungkinan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan SVLK di lapangan.

Baca informasi lengkapnya di sini :

Edisi 1 Februari 2010

Edisi 2 Februari 2010

Sebagai bahan pelaporan, acuan yang digunakan pada laporan Periode Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2009 adalah arahan SC Meeting ke tiga yang memutuskan adanya perubahan fokus program dari 3 tujuan dengan 6 output, menjadi 1 tujuan dengan 3 output.  Sehingga ukuran kemajuan program tidak dapat menggunakan indikator yang tercantum dalam Logical Framework Program (LFP) yang disetujui oleh SC Meeting kedua (LFP MFP II Pertama).  Dengan demikian pelaporan kemajuan program pada periode ini memang tidak lazim, karena menjadikan proses revisi LFP sebagai capaian atau kemajuan program. Hal ini berimbas pada selesainya Annual Workplan Program (AWP) Tahun Anggaran 2009/2010, pada periode jalannya program selama 7 bulan, artinya AWP 2009/2010 baru berlaku pada saat disetujui oleh SC Meeting kelima pada tanggal 27 Oktober 2009.

Berkaitan dengan hal di atas, maka PMU mencatat secara keseluruhan sebagai bagian dari proses kemajuan program yang dapat dilaporkan. Terutama pada proses yang terjadi di tingkat implementasi program oleh Mitra, terutama CFs. PMU merasa penting melaporkan kemajuan, kendala, resiko dan penanganannya pada laporan kwartal tersebut, sebagai bahan catatan pada saat mengevaluasi kemajuan program secara independen.

Pada laporan ini, juga dilaporkan secara ringkas tentang penggunaan dana program yang dikelola Yayasan KEHATI.  Namun detailnya akan disampaikan secara rinci pada akhir tahun anggaran 2009/2010, yang pada saat laporan ini disampaikan, Independent Auditor sedang melakukan audit keuangan di MFP dan Mitra MFP II yang sudah dan sedang berjalan.

Download laporan lengkapnya di sini

Untuk info lebih lengkap klik link dibawah ini :

Edisi 1 Januari 2010

Edisi 2 Januari 2010